Selasa, 28 Oktober 2008

M Zainul Majdi, Gubernur Termuda di Indonesia



M. Zainul Majdi,
36 Tahun Sudah Menjadi Gubernur
Tolak Pengadaan Mobil Dinas Baru

[ Jawa Pos, Selasa, 28 Oktober 2008 ]



Umur M. Zainul Majdi baru 36 tahun. Tapi, karena kiprah dan pengaruhnya di masyarakat, dia akhirnya terpilih menjadi gubernur NTB (Nusa Tenggara Barat). Pada 17 September lalu, dia dilantik Mendagri. Mungkin, dialah gubernur termuda di Indonesia saat ini.



Zainul Majdi lahir di Pancor, Lombok Timur, pada 31 Mei 1972. Ketika pilgub di NTB, dia berpasangan dengan Badrul Munir, kelahiran Sumbawa 11 Agustus 1954.

Nama Majdi mulai populer di kalangan masyarakat NTB ketika dia kembali ke daerahnya setelah menempuh program magister Jurusan Tafsir Hadis dan Ilmu Alquran Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir, pada 1999.

Majdi yang lebih populer dengan nama Tuan Guru Bajang itu lantas masuk ke dunia politik. Pada Pemilu 2004, dia berhasil melenggang ke kursi DPR RI melalui Partai Bulan Bintang (PBB).

Majdi populer di mata masyarakat NTB, salah satunya, karena dia merupakan cucu ulama paling karismatis di Lombok, Almagfurullah Syekh TGKH Zainuddin Abdul Majid atau yang dikenal dengan sebutan Tuan Guru Pancor.

Setelah kakeknya meninggal dunia pada 1997, Majdi diangkat sebagai ketua Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PB NW), organisasi massa Islam terbesar di NTB yang didirikan Tuan Guru Pancor.

Di bawah kepemimpinan Majdi, NW tumbuh dengan pesat. Tidak kurang dari 700 lembaga pendidikan dan sosial berada di bawah naungan organisasi itu. Lembaga-lembaga tersebut tidak hanya tersebar di NTB. Di beberapa daerah lain di Indonesia pun ada. Misalnya, DKI, Kalimantan Timur (Kaltim), Kalimantan Barat (Kalbar), Sulawesi Selatan (Sulsel), Bali, hingga Kepulauan Batam.

Sosok Majdi yang seorang ulama memberikan warna tersendiri dalam jajaran birokrasi di Pemprov NTB di awal masa kepemimpinannya. Gebrakan pertama yang dia lakukan, memperbaiki moral birokrat dengan menerapkan kegiatan imtaq (iman dan taqwa) ketika Jumat.

Selain itu, setiap duhur, Majdi mengimami sendiri jamaah di masjid lingkungan Pemprov NTB. Majdi juga memiliki komitmen yang kuat dalam memberantas korupsi. Bahkan, dia menyatakan, pemberantasan korupsi, khususnya di jajaran birokrasi, merupakan program prioritas di masa kepemimpinannya. Komitmen itu tidak terbatas hanya dalam ucapan. Majdi membuktikannya dengan sejumlah gerakan konkret. Salah satunya, memfasilitasi penandatanganan MoU (nota kesepahaman) antikorupsi antara BPKP Perwakilan Denpasar, Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, dan Polda NTB.

Majdi juga berkomitmen tidak akan melindungi bawahannya yang terlibat kasus korupsi. Ini dia buktikan dengan mencopot salah satu pejabatnya, Hj Bq Maghdalena dari jabatan kepala Dikes NTB setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.

Pencopotan itu dilakukan Majdi pada mutasi eselon II dan III dua pekan lalu. Mutasi ini juga menjadi istimewa karena seluruh pejabat yang dilantik diwajibkan lebih dulu menandatangani Pakta Integritas. Salah satu isinya, kesiapan pejabat itu untuk langsung mengundurkan diri dari jabatannya jika namanya dikait-kaitkan dengan kasus korupsi.

"Gubernur tidak akan pernah menjadi benteng para koruptor,'' tandas Majdi.

Di awal masa kepemimpinannya, suami Hj Rabiatul Adawiyah itu juga menunjukkan kesederhanaannya. Hal ini terlihat saat Majdi menolak pengadaan mobil dinas baru dan lebih memilih menggunakan mobil lama, sisa dua gubernur sebelumnya. Dia bahkan hanya mau menerima sebuah mobil Kijang Innova untuk mendukung mobilitasnya turun ke kabupaten atau kota di wilayahnya.

Di awal masa kepemimpinannya, Majdi membuat gebrakan dengan mengusulkan penganggaran dana pendidikan 20 persen dalam APBD tahun 2009.

Dengan APBD NTB yang kurang dari Rp 1 triliun, gebrakan ini dinilai banyak kalangan terlalu berani. Namun, Majdi bergeming. Untuk mengatasi minimnya anggaran di sektor lain, sejumlah anggaran yang tidak perlu akan dipangkas. Terutama anggaran pengadaan barang dan jasa untuk menunjang kegiatan aparatur pemerintahan. Bahkan Majdi berkomitmen tidak akan ada lagi pengadaan mobil dinas baru, kecuali untuk mengganti mobil dinas yang sudah tidak bisa dimanfaatkan. (mesa muslih/jpnn/kum)

Selasa, 21 Oktober 2008

Ubah Strategi Kampanye



PBB UBAH STRATEGI KAMPANYE


[ Jawa Pos, Selasa, 21 Oktober 2008 ]

SURABAYA - Pemilu 2004 menjadi pelajaran berharga bagi PBB Jatim. Kini, mereka mulai mengevaluasi strategi kampanye politiknya. "Intinya, kami akan mengubah metode kampanye yang kami gunakan. Kami akui pada Pemilu 2004 lalu, ada kekurangan. Maka, kami akan tampil dengan cara baru," kata Ketua KAPPU (Komite Aksi Pemenangan Pemilu) DPW PBB Jatim Sukanto Sumodinoto.

Masalah itu dibahas dalam agenda silaturahmi dan konsolidasi caleg DPRD-DPR dari PBB yang diadakan DPW PBB Jatim di gedung PTDI Sabtu lalu (18/10). Metode apa yang disiapkan? Salah satunya adalah penggunaan metode persuasif.

"Pada 2004 lalu, sebagian besar caleg kami mengandalkan kampanye edukatif. Itu sebenarnya tidak efektif untuk meraup suara," katanya. Selain itu, kata Sukanto, PBB meminta agar seluruh caleg menggunakan berbagai media sebagai bahan kampanye. "Sekarang kampanye tidak bisa hanya konvensional. Tapi, juga menggunakan teknologi yang ada," katanya.

Meski optimistis, PBB tetap berusaha realistis. Mereka akan memberikan prioritas lebih kepada daerah-daerah yang masuk kategori basis. Di antaranya, sebagian wilayah Madura, Jember, Lamongan, serta beberapa daerah di wilayah Mataraman. Meski demikian, bukan berarti PBB akan melepas daerah lain. "Kita tetap akan masuk. Sebab, target utama DPP adalah jangan sampai kami gagal mencapai electoral threshold (ET) seperti 2004 lalu," jelas Ketua Bidang Hukum KAPPU DPW PBB Jatim M. Syaaf.

Dalam Pemilu 2009, PBB tidak terlalu memasang banyak caleg. Untuk tingkat provinsi, PBB hanya mendaftarkan 51 caleg yang disebar di 11 dapil. Untuk kursi DPR, PBB hanya menempatkan 38 caleg. "Prinsip kami, meski tidak banyak, tapi merata. Sehingga, mesin partai bisa lebih optimal memenangkan calon di dapil masing-masing," ujarnya. (ris/oni)