Rekonstruksi Konsep Partai Islam

Oleh: KH Kholil Ridwan Lc, Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia

Dalam Al Quran, Allah SWT berfirman: “Dan hendaklah ada diantara kalian segolongan umat yang menyeru kepada al khair (Islam), menyuruh pada perkara ma’ruf dan mencegah dari perkara munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung” (Ali Imran: 104).

Ayat ini menunjukkan pada 3 perkara. Pertama, sesungguhnya Allah SWT mewajibkan seluruh kaum muslimin untuk menegakkan sekelompok umat. Imam Ath Thabary memaknai kata ‘ummatun’ dalam ayat itu sebagai ‘jama’atun’ yang bermakna kelompok (Tafsir Ath Thabary, juz 4, hal. 38). Tugas kelompok ini adalah menyeru kepada Islam serta melakukan amar ma’ruf dan nahi munkar (Sayyid Quthb, Fi Zhilalil Quran, juz 4, hal. 27). Artinya, kelompok tersebut melakukan dakwah Islam baik dalam segi pemikiran maupun perbuatan.

Pernyataan ‘Hendaklah ada diantara kalian sekelompok umat (minkum ummatun)’ merupakan perintah dari Allah SWT untuk mendirikan jama’ah minal muslimin, yaitu jama’ah/kelompok dari sebagian kalangan kaum muslimin yang terorganisir rapi serta memiliki karakter benar-benar sebagai suatu jama’ah. Inilah makna ‘minkum’ dalam ayat tersebut. Imam Jalaluddin Muhammad dan Imam Jalaluddin Abdur Rahman menyebutkan dalam tafsirnya bahwa min dalam ayat ini adalah untuk sebagian (lit tab’idh). Sebab, menurutnya, perintah dalam ayat ini adalah fardlu kifayah yang tidak dapat dilakukan oleh setiap orang seperti orang yang kurang pengetahuannya (Tafsir Jalalain, juz 1, hal. 57).

Perkara kedua, jamaah yang dimaksudkan tadi adalah partai politik, yang tugasnya: menyerukan al khair dan amar ma’ruf nahi munkar. Imam Ibnu Katsir memaknai menyeru kepada al khair sebagai mengikuti Al Quran dan As Sunnah (Imam Ibnu Katsir, Tafsirul Qur`anil ‘Azhim, juz 1, hal. 478). Sementara, Imam Jalaluddin mengartikan al khair dalam ayat tersebut dengan al Islam (Tafsir Jalalain, juz 1, hal. 57).
Dengan demikian, menyeru kepada al khair artinya menyeru atau mendakwahkan Islam secara keseluruhan. Sementara itu, memerintahkan perkara ma’ruf berarti memerintahkan segala perkara yang sesuai dengan Islam dan mencegah yang munkar berarti mencegah segala perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Jadi, Allah SWT dalam ayat tersebut mewajibkan kaum muslimin untuk memiliki kelompok-kelompok yang mengajak orang untuk menerapkan Islam secara keseluruhan dan melakukan amar ma’ruf nahi munkar. Dengan kata lain, ayat itu memerintahkan adanya kelompok yang mengemban dakwah Islam dan melanjutkan kehidupan Islam, yakni memerangi hukum kufur beserta kekuasaannya dan mewujudkan hukum Islam beserta kekuasaannya.

Kelompok atau partai politik Islam dimaksud, karakternya adalah: (1) bermisi melanjutkan kehidupan Islam dengan menerapkan syariat secara kafah dalam kehidupan, (2) menetapkan tujuan secara fokus, merinci strategi (thariqah) untuk mencapainya, mengadopsi hukum-hukum syara, pendapat dan pemikiran yang menjelaskan tentang institusi negara, strukturnya, sistem yang akan diberlakukannya (sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem sosial), dan hubungan antar bangsa dan negara.
Tugas partai politik dalam Islam adalah:
1. Membangun partai kader yang berkualitas, Islami dalam pola pikir maupun perilakunya.
2. Sosialisasi terus-menerus untuk menyiapkan umat agar turut serta membangun kehidupan Islam, sehingga nyambung dengan tujuan partai.
3. Melakukan pertarungan pemikiran (shira’ul fikriy). Membeberkan dan menentang kebobrokan pemikiran yang eksis sembari mengemukakan bagaimana konsep Islam.
4. Melakukan perjuangan politik (kifah siyasiy). Meraih kekuasaan dengan pendekatan pencerahan tanpa kekerasan, untuk menumbangkan institusi dan hukum kufur lalu mengubah dan menggantinya dengan hukum-hukum Islam.

Formulasi Strategi
Melalui analisis SWOT Partai Islam, direkomendasikan formulasi strategi partai mulai strategi induk hingga rancangan aplikasi program, sebagai berikut :

1. Visi: Menjadi Partai politik Islam yang amanah, profesional dan terpercaya.

2. Misi: Mempersiapkan kondisi masyarakat agar kondusif bagi kelanjutan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia.

3. Strategi Fungsional Utama: (1) Meningkatkan jumlah anggota; (2) Meningkatkan ragam anggota; (3) Meningkatkan kepuasan anggota; (4) Meningkatkan relasi dan pendukung; (5) Meningkatkan citra organisasi.

4. Strategi Fungsional Pendukung Operasi: (1) Meningkatkan kualitas SDM anggota; (2) Meningkatkan kehandalan data base partai; (4) Meningkatkan tertib administrasi & keuangan; (5) Meningkatkan kemampuan self assesment untuk kepentingan evaluasi & rekayasa ulang organisasi; (6) Meningkatkan citra organisasi.

Implementasi Program
1. Memahami ragam mad'u (obyek dakwah). Dakwah komunitas akan berhadapan dengan mad'u yang beragam, baik dari segi tingkat pemahaman keislaman maupun umur.
2. Memahami tujuan dakwah untuk tiap mad'u. Dakwah kepada mad'u umum lebih berbentuk sebagai syiar Islam, dengan tujuan untuk menciptakan mahabah (kecintaan) kepada Islam, sehingga mereka sedia menjadi musaa'idun (pendukung) dakwah Islam. Dakwah kepada mad'u khusus bertujuan untuk menciptakan kader-kader pengemban dakwah (hamalatud dakwah) yang teguh dalam pendirian, kuat aqidahnya, tinggi ilmu Islamnya dan mulia akh¬laqnya, serta giat dalam perjuangan Islam.
3. Model Aktivitas. Dakwah kepada mad'u umum dilakukan secara terbuka, dengan sajian kegiatan yang menar¬ik, ditata dengan apik, bertema aktual atau kontekstual tanpa meninggalkan kebenaran pesan, yang dibawakan oleh asatidz yang terkemuka, baik dari segi dien atau profesinya. Sementara dakwah kepada mad'u khusus, lebih praktis. Kegiatannya lebih spesifik mengarah ke pendalaman, bersifat lebih tertutup dengan peserta terbatas, yang dibawakan oleh asatidz yang tangguh ilmu dan kepribadiannya.
4. Prioritas. Dalam rangka dakwah untuk melanjutkan kehidupan Islam, dakwah harus menghasilkan kader.
5. Strategi dan taktik. Meliputi empat hal, yakni: pertama, untuk intern partai; kedua, dalam hubungannya dengan tokoh-tokoh masyarakat; ketiga, dalam hubungannya dengan elemen dakwah lain (termasuk pengurus masjid); keempat, dalam hubungannya dengan masyarakat umum. (mj/www.suara-islam.com,Tuesday, 10 March 2009)

Partai Islam Bisa Menang

MS Ka'ban: Partai Islam Bisa Menang Pemilu
Tuesday, 10 March 2009

Banyaknya partai politik peserta pemilu 2009 yang mencapai 38 partai, menyebabkan kompetisi diantara mereka semakin ketat. Apalagi pemilu legislatif tinggal sebulan lagi, sehingga berbagai manufer politik semakin diperlihatkan para petinggi parpol.

Pasca pemilu 2009, partai besar sama mengalami perpecahan dimana Partai Golkar pecah menjadi Partai Hanura dan Partai Gerinda, PDI Perjuangan pecah menjadi Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), PKB pecah menjadi Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), sementara Partai Matahari Bangsa (PMB) lahir setelah para tokohnya mengalami keretakan dengan PAN.

Sekarang dalam menghadapi pemilu 2009, partai induk dan pecahannya saling berlomba untuk meraih simpati rakyat guna memperoleh suara sebanyak-banyaknya. Berbagai dana, tenaga dan fikiran dikerahkan untuk mendapat kursi sebanyak-banyaknya. Sebanyak 560 kursi DPR RI diperebutkan hampir 12.000 caleg dari seluruh partai peserta pemilu.

Setelah lahirnya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan nomor urut dan mengesahkan suara terbanyak, kini giliran kompetisi terjadi diantara internal partai. Padahal sebelumnya kompetisi hanya terjadi antar partai, tetapi sekarang justru diantara caleg satu partai saling berlomba untuk mengalahkan temannya dengan memperoleh suara sebanyak-banyaknya dari para konstituen.

Keputusan MK tersebut menyebabkan terjadinya “saling bunuh” diantara parta caleg satu partai. Sebab siapa yang memperoleh suara lebih banyak dari caleg satu partainya, maka dialah yang berhak mendapatkan kursi legislatif. Padahal bagi yang gagal mendapatkan kursi legislatif, sesungguhnya mereka telah “berinvestasi” namun tidak akan memetik hasilnya. Dengan demikian, mereka berusaha sekuat tenaga meski dengan memakai teori maxiavelli dengan menghalalkan segala cara untuk memperoleh kursi legislatif yang menjanjikan keuntungan finansial berlipat-lipat. Maka tidaklah mengherankan jika ada caleg yang mengaku di media massa sudah menghabiskan dana lebih dari Rp 2 miliar meski sekarang kampanye terbuka belum dilakukan. Tidak dapat dibayangkan berapa dana lagi yang akan dihabiskannya jika mulai dilakukan kampanye terbuka pada Maret ini, sementara pemilu akan diselenggarakan pada 9 April nanti.

Sementara itu menjelang pemilu legislatif, suhu politik semakin memanas. Para tokoh politik saling bermanufer untuk melemahkan lawannya demi keuntungan partainya. Meski pilpres baru akan digelar setelah pemilu legislatif, sejumlah tokoh politik sudah saling unjuk gigi untuk menjadi capres dan cawapres, meski kans untuk itu semakin ketat dan berat serta sulit karena semakin banyaknya pesaing yang potensial.

Untuk mencapai maksud tersebut, mereka sama berencana menggalang koalisi antar partai dan akan dimatangkan setelah pemilu legislatif, Sebab setelah itu baru akan diketahui hasilnya, apakah prosentase perolehan suaranya naik, tetap ataukah turun jika dibandingkan dengan pemilu 2004 lalu. Padahal pada pemilu 2009 ini, sebanyak 171 juta dari 230 juta rakyat Indonesia berhak memilih, suatu jumlah yang hanya bisa diungguli oleh pemilu di India dan AS. Maka tidaklah mengherankan jika Indonesia mendapat pengakuan sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia setelah India dan AS.

Bagi yang prosentase suara partainya naik, tentu yang ingin mendekatinya semakin banyak dengan tujuan agar didukung pencalonannya sebagai capres dan cawapres. Namun biasanya parpol semacam ini sudah memiliki capres dan cawapres tersendiri. Sedangkan bagi yang tetap atau turun proesentase perolehan suaranya dari pemilu 2004, maka cukup menjadi pendukung capres dan cawapres partai lain tanpa memiliki capres dan cawapres dari kalangan internal partai. Pasalnya dalam pilpres, hanya partai atau gabungan partai yang memperoleh 20 persen kursi (112 kursi DPR) atau 25 persen total suara sah yang berhak mengajukan paket capres dan cawapres sendiri.

Memang baru PDI Perjuangan sebagai salah satu partai besar yang secara resmi telah memiliki capres yakni Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Sukarnoputri. Sementara partai besar seperti Partai Golkar dan partai menengah seperti PKB, PAN PPP dan PKS hingga sekarang belum secara resmi mengumumkan capresnya. Sementara partai baru yang telah mengumumkan capresnya hanyalah PMB dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin sebagai capresnya. Sedangkan Hanura, Gerindra dan PKNU belum secara resmi mengumumkan capresnya.

Maka tidaklah mengherankan jika munculnya nama wapres Jusuf Kalla (JK) ke bursa capres semakin menarik perhatian. Pasalnya, meski sebagai Ketua Umum Partai Golkar, JK sudah cukup puas sebagai pendamping SBY sebagai cawapres. Namun setelah terjadinya insiden “Ahmad Mubarok”, maka para pendukung Partai Golkar tidak terima atas penghinaan dari salah seorang petinggi Partai Demokrat tersebut. Merasa sebagai partai besar, mereka bertekad mengusung JK sebagai capres untuk bersaing melawan SBY. Jika nantinya JK pecah kongsi dengan SBY dan secara resmi menjadi capres dari Partai Golkar, maka bursa capres akan semakin ketat, dimaka minimal akan terdapat tiga capres yakni SBY, JK dan Megawati. Tidak menutup kemungkinan pilpres akan diikuti oleh lima pasang capres-cawapres sebagaimana pilpres putaran pertama 2004 lalu. Jika itu sampai terjadi, maka akan terjadi pilpres putaran kedua yang menyedot uang rakyat lebih banyak lagi.

Sementara itu hingga saat ini bursa capres hanya diramaikan oleh capres dari partai nasionalis, sementara capres dari partai Islam atau partai berbasis massa Islam belum menjadi berita penting di media massa cetak maupun elektronik. Padahal kans untuk memenangkan pemilu legislatif dan pilpres dari partai Islam termasuk partai berbasis massa Islam cukup terbuka. Barangkali hal itu disebabkan karena belum digelarnya pemilu legislatif, sehingga belum diketahui hasilnya dengan pasti. Disamping itu partai Islam merasa kurang percaya diri untuk mencalokan tokohnya bersaing dengan capres dari partai nasionalis. Selain itu adanya pesanan dari sejumlah petinggi partai nasionalis kepada berbagai lembaga survei untuk memenangkan partainya seolah-olah selalu unggul dalam setiap survei, menyebabkan partai Islam merasa inverior atau rendah diri karena beranggapan tidak mungkin memenangkan pertarungan memperebutkan kursi RI-1.

Jika nantinya ternyata terbentuk koalisi besar diantara partai Islam pasca pemilu legislatif dan partai Islam berhasil memenangkan pilpres, maka itu menjadi sejarah penting bagi perkembangan partai Islam di Indonesia, Sebab baru kali ini dalam sejarah sejak pemilu pertama kali digelar tahun 1955, partai Islam berhasil menguasai pemerintahan dan parlemen. Padahal waktu itu perolehan gabungan suara Partai Islam Masyumi dan NU melebihi perolehan suara Partai Nasionalis PNI dan PKI, namun pemerintahan dan parlemen tetap dikuasai kekuatan nasionalis, sementara kekuatan politik Islam menjadi oposisi. Puncaknya perseteruan kedua kekuatan besar tersebut dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan disusul dengan pembubaran Partai Masyumi (1960) dengan tuduhan para tokohnya terlibat pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera Barat.

Berikut ini wawancara Suara Islam dengan Menteri Kehutanan dan Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB), MS Ka’ban, seputar peluang partai Islam untuk memenangkan pemilu legislatif dan pilpres 2009.

Bagaimana menurut anda peluang partai Islam untuk memenangkan pemilu legislatif 2009 ?

Saya haqqul yaqin pada pemilu legislatif, perolehan suara partai Islam akan melebihi partai nasionalis dengan 50 persen lebih. Jika itu sampai terjadi, maka baru pertama kali terjadi sejak pemilu pertama tahun 1955. Memang selama ini terutama ketika masa Orde Baru, perolehan suara partai Islam selalu tidak lebih dari 20 persen. Baru dalam dua kali pemilu era reformasi, gabungan suara partai Islam termasuk partai berbasis massa Islam bisa lebih dari 40 persen, namun masih kurang dari partai nasionalis. Namun dalam pemilu nanti, suaranya akan naik secara signifikan hingga lebih dari 50 persen.

Mengapa selama ini perolahan suara partai Islam selalu lebih kecil daripada partai nasionalis ?

Hal itu disebabkan tidak adanya persatuan diantara para pemimpin partai Islam termasuk partai berbasis massa Islam. Padahal dari 38 partai peserta pemilu, partai Islam dan berbasis massa Islam hanya 8 partai selebihnya partai nasionalis. Logikanya, mereka akan lebih mudah dipersatukan dalam sebuah koalisi besar daripada partai nasionalis. Namun kenyataannya hingga sebulan menjelang pemilu legislatif, partai Islam masih sulit untuk dipersatukan dalam sebuah koalisi besar.

Selain itu para pemimpin partai Islam tidak ada yang mau mengalah untuk menunjuk rekannya menjadi pemimpin koalisi besar partai Islam. Mereka semuanya ingin tampil untuk menjadi pemimpin, bahkan kalau dapat dengan saling menjatuhkan saudaranya sendiri sesama pemimpin partai Islam. Mereka sedang menderita sindrom “kegenitan”, seolah-olah paling hebat dan paling pantas untuk menjadi pemimpin daripada lainnya.

Mungkinkah terjadi koalisi besar partai Islam pasca pemilu legislatif ?

Mungkin saja terjadi meski butuh perjuangan berat. Jika sampai terjadi, maka suara koalisi besar partai Islam akan melebihi suara partai nasionalis. Tetapi dengan kondisi perpecahan diantara partai Islam sekarang, rasanya cukup berat koalisi besar itu diwujudkan.

Kalau partai Islam sedang mengalami perpecahan, apakah partai nasionalis juga mengalami perpecahan ?

Partai nasionalis tidak terlepas dari perpecahan bahkan lebih parah, tidak hanya antar partai nasionalis bahkan di internal partai sendiri. Seperti Partai Golkar saat ini terdapat 4 faksi yakni Faksi Jusuf Kalla, Akbar Tanjung, Surya Paloh dan Agung Laksono. Faksi Surya Paloh paling getol mengkampanyekan koalisi dengan PDIP. Jika itu sampai terjadi dan mereka memimpin pemerintahan, saya tidak dapat membayangkan bagaimana nasib negara ini ke depannya. Pasalnya, kedua partai pernah berpengalaman memimpin pemerintahan dan tidak menjadikan negara lebih baik malah semakin terpuruk. Saya ibaratkan, mengatasi satu Jin Ifrit saja sulitnya luar biasa, apalagi jika ada dua Jin Ifrit.

Apakah pemilu 2009 ini akan menjadi momentum bagi partai Islam untuk memimpin negara ?

Meski saya haqqul yaqin partai Islam akan memenangkan pemilu 2009, tetapi untuk saat ini belum waktunya para pemimpin partai Islam untuk memimpin negara. Para pemimpin partai Islam yang mayoritas masih muda, barangkali mereka baru akan tampil memimpin negara pasca 2014 nanti, dimana generasi tua seperti SBY, Megawati dan JK mulai lengser dari kepemimpinan nasional. Saat itulah para pemimpin partai Islam yang mayorits masih muda harus tampil untuk memimpin negara menuju baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur, negara adil makmur sejahtera dibawah lindungan Allah Swt.

Menurut anda, kira-kira siapa tokoh masa depan dari kalangan partai Islam yang pantas memimpin negara ini ?

Saya kira Yusril Ihza Mahendra cukup pantas untuk memimpin negara karena pengalaman politik dan kenegarawannya. Padahal pasca menjabat Mensesneg, Yusril pernah ditawari SBY untuk menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), namun menolaknya. Saya sendiri tidak mengetahui mengapa dia menolak tawaran SBY tersebut. Seandainya diterima, Yusril akan semakin mudah untuk menjadi pemimpin bangsa tahun 2014 nanti. Selain itu Ketua MPR Hidayat Nurwahid juga pantas untuk memimpin negara. Adapun sekarang Hidayat terlihat lebih menonjol daripada Yusril karena memiliki jabatan sebagai Ketua MPR, sedangkan Yusril sudah tidak lagi memegang jabatan. Seandainya Yusril masih memegang jabatan di pemerintahan, maka Yusril akan lebih menonjol daripada Hidayat.

Menurut anda, sebaiknya JK mencalonkan diri menjadi capres ataukah tetap mendampingi SBY sebagai cawapres ?

Saya yakin sebenarnya JK tidak ingin maju sebagai capres dan tetap menjadi pendamping SBY sebagai cawapres. Namun karena JK termakan provokasi dari tokoh Partai Golkar lainnya pasca insiden “Ahmad Mubarok”, maka JK terbawa emosinya dan berubah fikiran ingin maju sebagai capres untuk bersaing dengan SBY. Padahal kans pasangan SBY-JK paling besar untuk memenangkan pilpres 2009 daripada pasangan capres dan cawapres lainnya.

Secara politik bisa jadi para lawan SBY berusaha sekuat tenaga memecah persatuan SBY-JK agar keduanya saling berhadapan dalam pilpres. Sebab kalau keduanya masih bersatu, maka sangatlah sulit untuk mengalahkannya. Maka satu-satunya jalan adalah memprovokasi JK agar pecah kongsi dengan SBY, sehingga peluangnya untuk mengalahkan SBY dalam pilpres semakin besar jika ditinggalkan JK. Namun semuanya ini terserah pada JK, apakah akan maju sebagai cawapres ataukah tetap bergabung dengan SBY sebagai cawapres yang memiliki kans kuat untuk memenangkan pilpres 2009. Saya kira jika JK nekat maju sebagai capres, maka peluangnya untuk memenangkan pilpres sangatlah kecil, siapapun cawapresnya. Saya menyarankan agar JK sholat istikharoh terlebih dahulu sebelum memutuskan maju sebagai capres dari Partai Golkar. (mj/www.suara-islam.com)

Yusril Ihza Mahendra, Tak Lelah Tegakkan Syariat Islam

Meski perjuangan mengembalikan Piagam Jakarta dalam UUD 45 belum berhasil, namun perjuangan menerapkan syariat Islam dalam regulasi negara tetap harus dilakukan. “Ada atau tidak ada ada Piagam Jakarta, syariat Islam harus tetap dilaksanakan” ungkap mantan Menteri Sekretaris Negara Kabinet Indonesia Bersatu (KIB), Prof Dr Yusril Ihza Mahendra SH MSc, saat berada di Surabaya beberapa minggu lalu.
“Tugas kita saat ini adalah merumuskan peraturan negara yang bersumber dari syariat” lanjut Yusril. Upaya itu selalu dilakukan oleh guru besar hukum tata negara Universitas Indonesia (UI) tersebut, baik saat menjabat menteri kehakiman dalam pemerintahan KH Abdurrahman Wachid dan Megawati Soekarno Putri atau Mensesneg era SBY-Jusuf Kalla.
“UU Kepailitan yang kita pakai sekarang ini sebenarnya bersumber dari syariat Islam, tapi tidak banyak orang yang tahu” ujar Yusril. Yusril menceritakan, saat dirinya membahas RUU Kepailitan bersama DPR, ia tidak mengatakan bahwa rumusan RUU tersebut diambilnya dari nilai-nilai Islam. “Jika sejak awal saya katakana, pasti bisa geger DPR” katanya.
Alhasil, ketika semua fraksi di DPR sudah menyepakati RUU tersebut, semua yang hadir di Senayan, termasuk konglomerat Cina, bertepuk tangan dan menyambutnya dengan gembira. “Tapi dalam sambutan setelah pengesahan saya katakan UU itu saya buat dari ajaran Islam, semua yang hadir langsung melonggo. Mereka pikir syariat Islam itu cuma potong tangan. Padahal syariat Islam itu luas, mencakup semua hal termasuk ekonomi” kata alumnus Universiti Sains Malaysia (USM) itu.
Selain membuat rumusan UU yang sesuai Islam, Yusril juga mengusulkan diterapkannya syariat Islam secara kaffah di Aceh. Bahkan, nama Naggroe Aceh Darussalam (NAD) merupakan ide Yusril.
“Saya katakan pada Gus Dur, jika kita ingin mengalahkan GAM, kita harus merebut hati ulama Aceh” kata menteri kehakiman era Gus Dur itu. “Gimana caranya?” tanya Gus Dur. “Gus Dur harus merestui penerapan syariat Islam di Aceh” jawab Yusril. “Terserah Pak Yusril saja, yang penting Aceh jangan merdeka” lanjut Gus Dur.
Setelah mendapat persetujuan presiden, Yusril pergi ke Aceh bersama MS Ka’ban (Menteri Kehutanan era SBY-Kalla) dan mengadakan pertemuan dengan ulama-ulama Aceh. Dalam pertemuan inilah para ulama menerima solusi yang ditawarkan Yusril.
“Awalnya saya mengusulkan nama Negeri Aceh Darussalam, tapi para ulama minta menggunakan bahasa Aceh, akhirnya jadi Nanggroe Aceh Darussalam” pungkas pria yang pernah menjadi kondektur bis kota saat masih kuliah di UI itu. (Fata).

Kaban Tak Latah Klaim Keberhasilan

INILAH.COM, Jakarta - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban, yang juga Menteri Kehutanan, tidak mau ikut latah seperti parpol lainnya yang ramai-ramai mengklaim kinerja pemerintahan saat ini sebagai sumbangsih dari kader parpol tertentu.
Pernyataan tersebut disampaikan MS Kaban usai menghadiri taushiah di Masjid Agung Asy-Syahadatain, Panguragan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barar, Kamis (5/3) malam.
Dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (7/3), Media Center PBB menyebutkan, acara itu juga dihadiri ribuan jamaah Asy-Syahadatain se-Asia Tenggara.
"Sangat tidak bijak mengklaim prestasi yang tercapai pada pemerintahan saat ini sebagai prestasi dari parpol tertentu. Sebab, seluruh elemen di pemerintahan Yudhoyono-Kalla juga turut berperan pada prestasi tersebut," kata Kaban.
Saat ditanya soal sikap politi yang bakal diambilnya menjelang Pemilu legislatif dan Presiden, MS Kaban menegaskan, dirinya tetap akan berkomitmen membantu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga masa jabatannya.
"Sebagai pembantu presiden, saya akan tetap menjalankan tugas-tugas saya sebagai Menteri Kehutanan sampai selesai. Artinya, saat saya bertugas sebagai menteri, sudah barang tentu saya harus meninggalkan atribut partai, dan menyatu dalam kesatuan kabinet yang dipimpin SBY," ujarnya.
Hanya saja, kata Kaban, secara politis memang jamaah Asy-Syahadatain memiliki visi dan misi yang sinergis dengan partainya. Selain itu, antara PBB dan Asy-Syhahdatain memiliki keterkaitan sejarah partai yakni dengan partai Masyumi. Saat ini jamaah Asy-Syahadatain sekitar dua juta orang.
"Pada dasarnya PBB dan Asy-Syahadatain memiliki 'founding father' (pendiri) yang sama," kata Kaban.
Diakui Kaban, tidak sedikit pengurus partai dan caleg PBB yang merupakan jamaah serta memiliki kedekaan dengan keluarga besar Asy-Syahadatain. "Asy-Syahadatain bukan lembaga politik. Artinya kami tidak bisa mengklaim bahwa Asy-Syahadatain adalah bagian dari PBB," kata Kaban.
Namun, pimpinan Jamaah Asy-Syahadataian Sayyid Gamal Yahya, dalam kesempatan itu memberikan apresiasi yang tinggi kepada para kader PBB yang duduk sebagai anggota dewan maupun di pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu.
Menurut dia, para kader PBB mampu menjaga amanah. Bahkan di sela-sela acara taushiah, Gamal sempat menyosialisasikan salah seorang caleg DPR-RI dari daerah pemilihan Cirebon, Indramayu, Abdul Qodir, dan memberikan dukungan terhadap MS Kaban dalam memimpin partai sekaligus Menteri Kehutanan saat ini.
"Kita sudah tahu bahwa jamaah Asy-Syahadatain memiliki kedekatan dengan PBB. Namun, untuk pemilu legislatif ini kami berkomitmen untuk mendukung figur yang bisa memegang amanah," demikian tegas Gamal. [*/P1]

PBB Makin Diminati Publik

INILAH.COM, Makassar - Memiliki peningkatan jumlah pengurus baik di tingkat pusat dan daerah, PBB melakukan perbaikan ke dalam. Ketua Umum DPP PBB, MS Kaban, menyerukan semua pengurus partai merekrut kader partai sebanyak-banyaknya.
"Satu orang pengurus harus bisa merekrut minimal kader 27 orang, sesuai nomor urut partai," katanya di depan ratusan calon anggota legislatif (caleg) peserta workshop caleg PBB se-Sulsel di Makassar, Sabtu (3/1) malam.
Dengan jumlah tersebut, tambahnya, tidak menutup kemungkinan target PBB untuk meraup 150 ribu suara per daerah pemilihan (dapil) di Sulsel dapat tercapai, namun dengan syarat kader yang direkrut adalah yang memiliki komitmen tinggi.
Dijelaskannya, suasana pemilu mendatang akan benar-benar bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia, kendati nilai kejujurannnya tetap patut dipertanyakan.
Karena sifat yang benar-benar langsung itu, kader partai harus bersemangat untuk meraih target, sembari menambahkan, masalah tercapai atau tidak adalah urusan belakangan.
Karena di sejumlah tempat, isu penegakan syariat justru menjadi daya tarik yang efektif dan disukai publik.
"Jangan ada keragu-raguan dengan konsep itu. Kita buka-bukaan saja bahwa kita adalah Partai Islam yang mengusung konsep penegakan syariat Islam," tegasnya.
Pembuktian dari hal itu, katanya, dapat dilihat dari jumlah pengurus partai saat ini yang mencapai 832 ribu orang atau 10 kali lipat dari jumlah pengurus pada tahun 2004.
Dalam workshop itu MS Kaban juga menyebutkan bahwa di sejumlah wilayah dapil, PBB telah memiliki dukungan yang maksimal.
Ia mencontohkan Provinsi Nusa Tenggara barat (NTB) dimana perolehan suara PBB mencapai 90 persen.
Selain itu, perolehan suara PBB juga meningkat di Kabupaten Bandung, Jawa Barat dan Kabupaten Pekalongan serta sejumlah kabupaten lainnya di Jawa Tengah.
"Di NTB kita mendapat dukungan bupati-bupati. Sementara di Kabupaten Bandung dan Pekalongan, itu karena Ketua DPC yang bergerak secara aktif. Saya memprediksikan di setiap kabupaten itu PBB meraup 35 ribu suara," ujarnya. [*/nng]BERITA TERKAITTags : pbb, kabanSoal Palestina, PBB Ikuti Jejak PKSPBB Acungi Jempol Kinerja SBY-JKPBB Tolak Usul Gus Durload in : 0.001013041 "

PBB Fokus Pileg

MS Kaban: PBB Fokus Pemilu Legislatif Dulu

Nograhany Widhi K - detikPemilu


Jakarta - Partai Bulan Bintang (PBB) belum memikirkan koalisi. PBB akan memikirkan bagaimana menyelamatkan diri dulu dari Parliementary Treshold (PT).

"Kalau PBB beda dengan partai lain. PBB harus menyelamatkan dirinya dulu untuk lolos dalam pemilu legislatif," ujar Ketua Umum PBB MS Kaban.

Kaban menyampaikan hal itu usai rapat koordinasi dengan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) di Istana Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (5/3/2009).

PBB, imbuh dia, menargetkan 2,5 persen perolehan kursi di DPR. "Ya kita tahu diri lah," imbuhdia.

Cuti 3 Hari

Sementara mengenai cuti kampanye, Kaban mengatakan sudah mengajukan dan mendapatkan tiga hari, untuk jatah cuti kampanye.

"Satu minggu kan satu hari. Nanti tergantung jadwalnya, dapat di daerah mana," ujar Menteri Kehutanan ini. ( nwk / mad )

PBB Dekat Dg Jamaah Syahadatain

PBB Sangat Dekat dengan Jamaah Syhadatain
M. Rizal Maslan - detikPemilu


Jakarta - Partai Bulan Bintang (PBB) masih konsentrasi untuk mengejar target perolehan suara pada Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif, setelah itu baru membahas koalisi dan capres.

"Hingga saat ini PBB masih berkonsentrasi mendulang suara dalam pemilu legislatif pada April mendatang," kata Ketua DPP PBB MS Kaban seperti rilis yang dikirimkan Media Center PBB pada detikcom, Jumat (6/3/2009).

Hal itu ditegaskan Kaban usai usai menghadiri Tauziah di Masjid Agung Asy-Syahadatain, Panguragan, Kabupaten Cirebon. Terkait kedatangannya pada acara tauziah Asy-Syahadatain, yang sudah tentu memiliki jamaah potensial untuk mendulang suara pada pemilihan legislatif mendatang, Kaban mengatakan, kehadiranya hanya bersifat silaturahmi tanpa membawa kepentingan lain.

Namun, lanjut Kaban, secara politis memang jamaah Asy-Syahadatain memiliki visi dan misi yang sinergis dengan partainya. Selain itu antara PBB dan Asy-Syhahdatain memiliki keterkaitan sejarah partai, yakni dengan partai Masyumi. Saat ini jamaah Asy-Syahadatain sekitar dua juta orang.

"Pada dasarnya PBB dan Asy-Syahadatain memiliki Founding Father (pendiri) yang sama," tegasnya.

Diakui Kaban, tidak sedikit pengurus partai dan caleg PBB yang merupakan jamaah serta memiliki kedekaan dengan keluarga besar Asy-Syahadatain. "Asy-Syahadatain bukan lembaga politik. Artinya kami tidak bisa mengklaim bahwa Asy-Syahadatain adalah bagian dari PBB," ujarnya.

Ketika ditanya sikap politis yang bakal diambil menjelang Pemilu legislatif dan Pilpres, Kaban menyatakan, dirinya tetap akan berkomitmen membantu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga masa jabatannya sebagai Menteri Kehutanan selesai. "Sebagai pembantu presiden, saya akan tetap menjalankan tugas-tugas saya sebagai menteri kehutanan sampai selesai. Artinya, saat saya bertugas sebagai mentri. Sudah barang tertentu harus meninggalkan atribut partai, dan menyatu dalam kesatuan kabinet yang dipimpin SBY," tandasnya. ( zal / ken