Pangkalpinang (ANTARA News) - Partai Bulan Bintang (PBB) mulai melakukan penjajakan dengan sejumlah partai politik (parpol) dalam upaya berkoalisi untuk menghadapi pemilihan presiden (pilpres).
"Kami sudah melakukan penjajakan dengan sejumlah parpol. Ada beberapa parpol yang membicarakan tentang koalisi dengan PBB," kata Pengurus DPP PBB Yusron Ihza di Pangkalpinang, Babel, Minggu.
Menurut dia, ada sejumlah parpol yang mengundang PBB untuk membicarakan koalisi namun itu baru bisa tentukan setelah pemilu legislatif.
"Pemikiran koalisi sebelum pemilu legislatif sebenarnya tidak tepat, karena belum mengetahui kekuatan masing-masing parpol dan itu baru bisa ditentukan setelah pemilu legislatif," ujarnya.
Menurut dia, kalau sekarang masih terlalu dini mengajak parpol untuk koalisi dan sama dengan koalisi buta yang sama sekali tidak mengetahui peta politik.
"Jika sebatas penjakan untuk berkoalisi saya rasa itu hal yang wajar dan tetap saja ditentukan setelah pemilu legislatif nanti," ujarnya.
Sekarang ini, kata dia, baru sebatas memantau parpol mana yang bisa diajak koalisi atau calon pasangan untuk menyongsong pilpres.
"Sekarang ini belum bisa ditentukan kekuatan suara PBB, sehingga masih terlalu pagi untuk bicara koalisi. Berkoalisi itu tentu ada aturannya, siapa yang diajak dan mengajak untuk berkoalsi. Semua itu ditentukan perolehan suara dalam pemilu legislatif," ujarnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA
Minggu, 05 April 2009
Jumat, 03 April 2009
Yusril Ihza: PBB Akan Membawa Kesejahteraan
Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra meyakinkan kemenangan PBB akan membawa kesejahteraan di Indonesia. "Lahir dan batin," kata Yusril di hadapan massa dan simpatisan PBB dalam kampanye terbuka di lapangan Blok S, Jakarta Selatan, Senin (23/3).
Yusril menyerukan agar simpatisan mengajak sebanyak mungkin kenalan mereka untuk mendukung PBB. Dia mengatakan, bila menang, PBB akan membangun negeri ini dengan pendekatan moral syariah. Yusril juga mengingatkan pendukungnya terus waspada untuk menghindari kecurangan pemilu.(ICH)
Yusril menyerukan agar simpatisan mengajak sebanyak mungkin kenalan mereka untuk mendukung PBB. Dia mengatakan, bila menang, PBB akan membangun negeri ini dengan pendekatan moral syariah. Yusril juga mengingatkan pendukungnya terus waspada untuk menghindari kecurangan pemilu.(ICH)
Yusril Desak KPU Tuntaskan Perbaikan DPT
Metrotvnews.com, Riau: Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) menuntaskan perbaikan daftar pemilih tetap (DPT) agar hasil pemilu dapat diterima. Hal tersebut diutarakan Yusril saat tampil sebagai juru kampanye PBB di Kabupaten Kampar, Riau, Rabu (1/4).
Yusril menyatakan ketidaksetujuannya pemilu ditunda. Namun, kata Yusril, KPU harus segera melaksanakan janjinya membersihkan DPT dari data fiktif, sehingga hasil pemilu tetap bisa diterima. Yusril yang juga mantan Menteri Sekretaris Negara ini menyatakan, bila KPU dan pemerintah memang memiliki keinginan mereka mampu membereskan dugaan manipulasi DPT ini dalam waktu yang cepat melalui perangkat mereka di seluruh daerah.(DOR)
Yusril: SBY Selalu Ragu Ambil Keputusan
Metrotvnews.com, Padang: Partai Bulan Bintang (PBB) menutup kampanye terbuka di Padang, Sumatra Barat, dengan menggelar kampanye akbar yang menghadirkan Ketua Majelis Syuro PBB Yusril Ihza Mahendara sebagai juru kampanye. Kampanye dilangsungkan di Gedung Olahraga Haji Agus Salim, Padang. Yusril memulai orasinya dengan memperkenalkan diri sebagai putra Minang bergelar Datuak Maharajo Palinduang.
Tapi, hal paling menonjol dalam orasi Yusril adalah kritiknya atas kinerja Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut Yusril, SBY selalu ragu mengambil keputusan, termasuk dalam masalah Ahmadiyah. Seharusnya, kata Yusril, Pemerintah membubarkan Ahmadiyah atau berdiri menjadi agama sendiri. Yusril mengatakan akan membubarkan Ahmadiyah jika menjadi presiden. Yusril menutup orasinya dengan sejumlah lagu.(DOR)
Yusril: Melawan Kezaliman Perintah Agama
Metrotvnews.com, Election Channel / Polkam / Senin, 30 Maret 2009 9:15 WIB
Metrotvnews.com, Pandeglang: Partai Bulan Bintang (PBB) kampanye terbuka di Lapangan Menes, Pandeglang, Banten. Ketua Dewan Syuro PBB, Yusril Ihza Mahendra tampil sebagai juru kampanye. Ia datang bersama sejumlah pimpinan pondok pesantren di Banten.
Yusril mengatakan umat Islam harus terus menghidupkan sikap kritis terhadap pemerintah. Menurut dia, melawan segala bentuk kezaliman pemerintah merupakan perintah agama.
Untuk menghadapi Pemilihan Presiden 2009, Yusril mengungkapkan PBB telah menyiapkan rencana koalisi. Koalisi akan dilakukan dengan partai yang memiliki garis perjuangan yang sama.(BEY)
CIRI EKONOMI ISLAM
Oleh: Habib Muhammad Rizieq Syihab, MA
(Kandidat Doktor Shariah di Universiti Malaya)
Pembeda Utama antara Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi lainnya adalah sumbernya. Sistem Ekonomi Islam lahir dari sumber wahyu, sedang yang lain datang dari sumber akal. Karenanya, ciri Ekonomi Islam sangat khas dan sempurna, yaitu : Ilahiah dan Insaniah.
Berciri ilahiah karena berdiri di atas dasar aqidah, syariat dan akhlaq. Artinya, Ekonomi Islam berlandaskan kepada aqidah yang meyakini bahwa harta benda adalah milik Allah SWT, sedang manusia hanya sebagai khalifah yang mengelolanya (Istikhlaf), sebagaimana diamanatkan Allah SWT dalam surat Al-Hadiid ayat 7. Dan Ekonomi Islam berpijak kepada syariat yang mewajibkan pengelolaan harta benda sesuai aturan Syariat Islam, sebagaimana ditekankan dalam surat Al-Maa-idah ayat 48 bahwa setiap umat para Nabi punya aturan syariat dan sistem.
Serta Ekonomi Islam berdiri di atas pilar akhlaq yang membentuk para pelaku Ekonomi Islam berakhlaqul karimah dalam segala tindak ekonominya, sebagaimana Rasulullah SAW mengingatkan bahwasanya beliau diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan-kemuliaan akhlaq.
Berciri insaniah karena memiliki nilai kemanusiaan yang tinggi dan sempurna. Sistem Ekonomi Islam tidak membunuh hak individu sebagaimana Allah SWT nyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 29 bahwa semua yang ada di Bumi diciptakan untuk semua orang. Namun pada saat yang sama tetap memelihara hak sosial dengan seimbang, sebagaimana diamanatkan dalam surat Al-Israa ayat 29 bahwa pengelolaan harta tidak boleh kikir, tapi juga tidak boleh boros.
Di samping itu, tetap menjaga hubungan dengan negara sebagaimana diperintahkan dalam surat An-Nisaa ayat 59 yang mewajibkan ketaatan kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW serta Ulil Amri yang dalam hal ini boleh diartikan penguasa (pemerintah) selama taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.
Dengan kedua ciri di atas, aktivitas Sistem Ekonomi Islam terbagi dua : Pertama, individual yaitu aktivitas ekonomi yang bertujuan mendapatkan keuntungan materi bagi pelakunya, seperti perniagaan, pertukaran dan perusahaan. Kedua, sosial yaitu aktivitas ekonomi yang bertujuan memberikan keuntungan kepada orang lain, seperti pemberian, pertolongan dan perputaran.
Sekurangnya ada 15 (lima belas) aktivitas Ekonomi Islam yang bersifat individual, yaitu: Al-Bai’, As-Salam, Ash-Shorf, Asy-Syirkah, Al-Qiradh, Al-Musaqah, Al-Muzara’ah, Al-Mukhabarah, Al-Ijarah, Al-Ujroh, Al-Ji’alah, Asy-Syuf’ah, Ash-Shulhu, Al-Hajru, dan Ihya-ul Mawat.
Kelimabelas aktivitas ekonomi di atas merupakan pintu mencari keuntungan materi yang dihalalkan Syariat Islam. Setiap individu bebas menjadi pelaku aktivitas ekonomi di atas dan bebas pula mengais keuntungan sesuai dengan rukun dan syarat yang ditetapkan syariat untuk tiap-tiap aktivitas tersebut.
Ada pun aktivitas Ekonomi Islam yang bersifat sosial sekurangnya juga ada 15 (lima belas), yaitu : Ash-Shodaqah, An-Nafaqoh, Al-Hadiyah, Al-Hibah, Al-Waqf, Al-Qordh, Al-Hawalah, Ar-Rahn, Al-‘Ariyah, Al-Wadi’ah, Al-Wakalah, Al-Kafalah, Adh-Dhoman, Al-Luqothoh, dan Al-Laqith.
Dalam kelimabelas aktivitas ekonomi di atas para pelakunya tidak dibenarkan mengambil keuntungan untuk dirinya, melainkan ditujukan untuk memberi keuntungan kepada orang lain. Misalnya, dalam aktivitas Al-Qordh (Utang), si pemilik piutang (yang memberi utang) tidak dibenarkan mengambil ”untung” dengan mensyaratkan ”kelebihan” kepada orang yang berutang dalam pengembalian utangnya, walau satu sen, karena Al-Qordh adalah bentuk bantuan dan pertolongan kepada orang lain, bukan perniagaan, sehingga ”keuntungan” apa pun bagi pemberi utang yang disyaratkan dalam utang menjadi Riba yang diharamkan syariat, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits riwayat Imam Ath-Thabrani rhm dalam Al-Mu’jam Al-Kabir.
Menariknya, dalam sebuah hadits riwayat Ibnu Majah rhm disebutkan bahwa Rasulullah SAW melarang pemberi utang untuk menerima hadiah atau memanfaatkan pinjaman barang apa pun dari orang yang berutang sebelum utangnya dilunasi, kecuali jika di antara keduanya sudah sering saling memberi hadiah atau meminjamkan barang dari sebelum adanya utang. Salah satu hikmah pelarangan ini adalah untuk menjaga kemurnian nilai sosial dan memelihara kemuliaan jiwa kepedulian tanpa pamrih yang ada dalam aktivitas Al-Qardh.
Selain itu, dalam rangka melindungi keseimbangan individual dan sosial dalam aktivitas ekonomi umat, maka Sistem Ekonomi Islam membuat proteksi yang tinggi dari segala penyimpangan perilaku ekonomi yang mengancam dan membahayakan keseimbangan tersebut. Untuk itu ada 8 (delapan) perilaku ekonomi menyimpang yang diharamkan syariat, yaitu : Ikrah (Pemaksaan), Ghashb (Perampasan), Gharar (Penipuan), Ihtikar (Penimbunan), Talaqqi Rukban (Pertengkulakan), Qimar (Perjudian), Risywah (Suap), dan Riba (Rente).
Lebih dari itu, Sistem Ekonomi Islam tidak hanya menjaga keseimbangan antara hak individu dan hak sosial, bahkan antara hak Khaliq dan hak makhluq. Karenanya, Ekonomi Islam disebut sebagai Ekonomi Wasathiyah (Ekonomi Pertengahan) yaitu sistem ekonomi yang menjaga tawazun (keseimbangan) antara : Hak Allah dan Hak Manusia, Hak Dunia dan Hak Akhirat, Hak Individu dan Hak Sosial, Hak Rakyat dan Hak Negara.
Berbeda dengan Sistem Ekonomi Barat, baik Kapitalis mau pun Komunis, yang hanya mengenal materi, angka dan untung-rugi, serta hanya bertujuan untuk : Pengendalian Pasar, Mengalahkan Pesaing, Memperkaya Diri dan Merugikan Orang.
Sepintas memang Kapitalis berbeda dengan Komunis. Kapitalis sangat individualisme dimana secara teori hanya fokus kepada : Membela Individu dan Membunuh Sosial. Sedang Komunis sangat sosialisme dimana secara teori hanya fokus kepada : Membela Sosial dan Membunuh Individu. Namun jika diperhatikan lebih mendalam, ternyata keduanya sama bermadzhab Materialisme yang bertujuan materi semata, dan sama berperisai Demokrasi untuk menghalalkan segala cara agar bebas mengais keuntungan, sehingga pada prakteknya, baik Kapitalis mau pun Komunis, tetap saja sama mengorbankan rakyat kecil.
Landasan sosio-ekonomi Barat, baik Kapitalis mau pun Komunis, adalah Riba yang merupakan cerminan dari pengambilan, kekejian, kekikiran, keegoisan dan ketamakan. Sedang landasan sosio-ekonomi Islam adalah Sedekah yang merupakan cerminan dari pemberian, kesucian, kemurahan, kesetia-kawanan dan ketulusan.
Dengan demikian, Sistem Ekonomi Islam tidak bisa disamakan dengan Sistem Ekonomi Kapitalis yang kini tampil dengan Ekonomi Neo Liberal nya dan sering mengklaim sebagai Sistem Ekonomi Modern. Dan Sistem Ekonomi Islam juga tidak bisa disamakan dengan Sistem Ekonomi Komunis atau yang kini tampil dengan Ekonomi Neo Sosialis nya dan sering mengklaim sebagai Sistem Ekonomi Kerakyatan.
Sistem Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi sempurna yang sudah teruji dan telah membuktikan kesempurnaan sistemnya selama tidak kurang dari 1300 tahun, yaitu sejak dari awal abad ke 7 Miladiyah saat kepemimpinan Rasulullah SAW s/d awal abad ke 20 Miladiyah saat kejatuhan Kekhilafahan Islam. Dan kini, di Millenium ke-3, Sistem Ekonomi Islam mulai bangkit kembali, dan sistem ini pasti berjaya sebagaimana pernah berjaya sebelumnya. Sedang Sistem Ekonomi Barat yang kini dibanggakan, masih sangat muda sekali umurnya dan belum teruji dengan baik, bahkan kini sedang mengalami kebangkrutan global untuk menuju kehancuran.
Kenapa Sistem Ekonomi Islam mampu berjaya sekian lama ? Jawabnya, karena sistem ini berciri ilahiah dan insaniah, dimana selalu menjaga keseimbangan aktivitas ekonominya. Lihat saja, di negeri-negeri Kapitalis pajak tinggi walau cari uang mudah, dan sebaliknya di negeri-negeri Komunis cari uang susah walau pajak rendah. Jadi, tidak pernah seimbang, selalu di posisi sulit bagi pelaku ekonominya. Sedang di Negara Islam yang berekonomi Islam, alhamdulillah, cari uang mudah dan pajak rendah. Itulah yang ditawarkan oleh Sistem Ekonomi Islam.
Ironisnya, di negeri kita yang mayoritas berpenduduk muslim terbesar di dunia : cari uang susah dan pajak tinggi ! Kasihan betul rakyatnya. Solusinya : Tegakkan Sistem Ekonomi Islam ! Allahu Akbar ! (mj/www.suara-islam.com)
Poros Islam Mengapa Tidak
www.suara-islam.com, Thursday, 12 March 2009
Peluang partai Islam meraih 50% suara pada Pemilu 2009 masih terbuka. Syaratnya, solid dan konsisten.
"Kami menyambut positif un¬tuk berkoalisi sesama partai Islam. Karena dengan basis ideologi yang sama, praktis kita punya komitmen sama dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Kami sepakat dan siap melebur par¬tai bersama partai Islam lain.
Koalisi menguatkan posisi Islam pada Pilpres 2009. Konstituen di kantong yang sama bisa tergaet. Tidak tertutup kemungkinan jika koalisi ini sukses mengantarkan capres, pada Pemilu 2014 akan ada penyederhanaan partai Islam. Jadi ke depannya, jika partai Islam merger, tidak akan banyak pilihan, yang ada hanya partai kekaryaan, nasionalis, dan Islam saja."
Demikian, betapa indah tuturan Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Irgan Chairul Mahfudz, seperti dikutip Rakyat Merdeka (20/7/2008). Ia menyambut gagasan Ketua Umum PP Muhamma¬diyah Prof Din Syamsuddin mengenai koalisi strategis partai Islam.
Koalisi strategis partai-partai Islam yang dimaksudkan Din, tak sekadar koalisi dalam menghadapi pemilihan presiden. Tapi juga dalam menghadapi persoalan-persoalan strategis kebangsaan.
"Koalisi strategis ini merupakan realisasi ukhuwah Islamiyah dan silaturrahim dalam kehidupan politik. Itu adalah ajaran Islam. Mereka yang mendasarkan diri kepada Islam perlu mengamalkannya," kata Din.
Sayangnya, Din menilai, partai-partai Islam atau yang berbasis massa Islam terkesan menyatakan diri berbeda satu sama lain. Padahal sama-sama mengaitkan diri dengan Islam.
Lihat di Pilkada Kalimantan. Pasangan Cornelis-Cristiandy yang Nasrani, memenangi pilgub di Kalimantan Barat yang mayoritas umat Islam 57%. Di Kalimantan Tengah dengan warga muslim 70%, yang terpilih jadi gubernur malah Teras Nerang (Kristen). Ini tak lepas dari ketidak-kompakan partai-partai Islam setempat.
Sehingga, Direktur Indo Barometer M Qodari dalam sebuah diskusi di Warung Daun, Jakarta Selatan (13/12/2008), sempat mengejek bahwa koalisi partai Islam baru akan terwujud kalau sudah di akhirat.
Hmmm, sebegitunyakah?
Entahlah. Yang jelas, meminjam definisi Loewenstein, Politik is nicht anderes als der kamps um die Macht. Politik tidak lain merupakan perjuangan kekuasaan. Dalam sistem demokrasi seperti dianut Indonesia, kekuasaan itu ada di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Sementara ini, parpol mungkin masih sibuk meminimalisir potensi friksi internal masing-masing. Pasalnya, Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permohonan uji materi terhadap Pasal 214 Undang-undang (UU) No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif. MK membatalkan ketentuan penentuan caleg terpilih berdasarkan nomor urut. Artinya, penentuan ditentukan oleh suara terbanyak. Ini yang membuat kader satu partai bisa ‘’saling bunuh’’.
Tapi masalah itu, tidak boleh membuat parpol jalan di tempat. Sebab, untuk menduduki Istana Negara, UU Pemilihan Presiden mensyaratkan perolehan suara pemilu 25% atau 20% kursi Dewan Perwakilan Rakyat, agar sebuah partai dapat mengajukan capres sendiri.
Walhasil, guna mempresidenkan Hidayat Nurwahid atau Yusril Ihza Mahendra atau Din Syamsuddin, maka partai pendukungnya masing-masing yaitu PKS, PBB, dan PMB, harus meraup 25% suara rakyat dalam Pemilu April 2009.
Sejauh ini, hanya PKS yang berani mematok target 20% suara. Sedangkan PBB, seperti dikemukakan Ketua Umum MS Kaban, realistis saja, yang penting memenuhi electoral treshold. PMB, walau sudah nekad mengusung capres sendiri, juga mesti lebih realistis dari PBB.
Greg Fealy, peneliti Kajian Asia Tenggara Australian National University (ANU) Canberra, saat di Gedung LIPI, Jakarta (6/2/) menyatakan, "Saya memprediksikan suara Partai Islam pada 2009 mendatang tak sampai 20%.’’
Peneliti spesialis kajian Nahdlatul Ulama ini bersandar pada fakta empiris. Ia mengingatkan, partai-partai Islam dalam Pemilu 1955 hanya mencapai 55% suara, Pemilu 1999 turun menjadi 38%, dan Pemilu 2004 hanya mencapai 36%.
Hasil survei Lembaga Survei Indonesia pada September 2008 mengatakan, hanya sekitar 17% umat Islam Indonesia yang akan memilih partai Islam. Padahal, lebih dari 90% pemilih adalah muslim.
Toh, itu sekadar survey. MS Kaban tetap optimis dengan skenario koalisi. "Koalisi partai Islam adalah sebuah gagasan yang baik. Tapi koalisi ini harus diwujudkan dengan merebut 50 persen dukungan," ujar Ketua Umum DPP PBB usai membuka Workshop Nasional Membangun Bangsa yang Demokratis dan Bermartabat melalui Pemilu 2009 di Jakarta (23/2/2009).
Kaban menjelaskan, dukungan 50 persen tersebut untuk menguatkan kedudukan partai di pemerintahan dan legislatif.
Peluang partai Islam meraih 50% itu masih terbuka. Menurut hasil survey CSIS pada 11-17 Mei 2008, 70% pemilih Indonesia sudah menentukan pilihannya, dan PDI-P merupakan partai politik yang saat ini mempunya dukungan terbanyak (20.3%), diikuti oleh Golkar, PKS, PKB, Partai Demokrat. Masih ada 30% pemilih yang belum mempunyai pilihan partai politik saat ini. Para undecided voters ini tersebar di berbagai lapisan masyarakat, dan sekitar 40% dari mereka mempunyai pilihan yang konsisten dalam pemilu 1999 dan 2004, sementara 60% dari undecided voters adalah swing voters. Ini sesuai dengan temuan CSIS bahwa sekitar 35% pemilih berencana menentukan pilihannya pas di hari pencoblosan.
Menurut jajak pendapat Libang Kompas, pola koalisi partai Islam didukung 57,4% responden. Lebih tinggi lagi untuk pola koalisi partai nasionalis-Islam yaitu 74,9%. Ini bahkan mengalahkan pola koalisi nasionalis yang didukung 71,8% responden.
Menurut rektor Universitas Paramadina, Anis R Baswedan, kategori dikhotomi nasionalis-Islam, sudah tidak relevan. Pasalnya, sebaran politisi muslim juga meliputi partai nasionalis.
Hal itu juga ditegaskan politisi senior PPP, Aisjah Amini. ‘’Partai Islam dengan partai nasionalis, saya kira tidak perlu dibuat dikotomi. Sebab bangsa Indonesia mayoritas umat Islam dan setiap umat Islam pasti nasionalis karena mencintai negaranya,’’ katanya kepada Suara Islam pekan lalu.
‘’Koalisi partai Islam dengan partai nasionalis bisa mendatangkan pemilih paling banyak,’’ tandas Presiden Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring di Medan (14/09/08). Ia menyebut contoh keberhasilan koalisi PKS dan PDI-P pada beberapa pilkada.
Tapi, Kaban mengingatkan, peluang bisa diraih asalkan ada konsistensi dan soliditas partai-partai Islam.
Tanpa soliditas tap partai Islam, suara gabungan partai Islam akan berputar-putar saja diantara mereka. Exit polls yang diadakan LP3ES pada 5 April 2004 menyebutkan, peningkatan suara PKS merupakan hasil migrasi dari suara pemilih berbasis Islam, kecuali PKB. Lalu, Sebanyak 16% PAN dan PPP pada pemilu 1999 berpindah ke PKS. Bahkan menurut survei CSIS, sekitar 22,5% pemilih PAN pada pemilu 2004 akan hijrah ke PKS pada pemilu 2009.
PKS tampaknya menyadari kenyataan itu, sehingga untuk pemilu 2009 partai Islam ini membangun citra yang lebih cair. Sejak heboh musyawarah di Bali yang penuh isyu ‘’keterbukaan’’, PKS kian gencar mencairkan diri seperti lewat iklan bertema ‘’Guru Bangsa’’ pada momentum Kebangkitan Nasional, Partai Kasih Sayang pada momentum Valentine’s Day, dan iklan Partai Kita Semua yang menyasar kaum muda funky.
Sedangkan konsistensi dimaksud adalah pemihakan dan perjuangan aspirasi umat Islam. Tanpa ini, kepercayaan rakyat pada partai politik akan tetap rendah. “Usai Pemilu 2004 terus terjadi penurunan hingga 2007, dari 8% hingga tinggal 5,8%,” ungkap pakar politik UGM Pratikno, mengutip hasil survei Asia Barometer.
Survey Roy Morgan Research pada Juni 2008 menunjukkan: 52% rakyat Indonesia menuntut penerapan syariah Islam. Bahkan hasil penyigian SEM Institute tahun 2008 menyebutkan dukungan umat terhadap penerapan syariah Islam mencapai 83%.
Itu sejalan dengan hasil Survei WorldPublicOpinion.org bekerjasama dengan University of Maryland Amerika di empat negara Islam (Indonesia, Pakistan, Mesir, dan Maroko) pada Desember 2006 hingga Februari 2007. Khusus di Indonesia, survei menunjukkan 53% responden menyetujui pelaksanaan syariah Islam.
Hasil survei Gerakan Mahasiswa Nasionalis di kampus-kampus utama di Indonesia tahun 2006 juga membuktikan, bahwa 80% mahasiswa menginginkan syariah Islam diterapkan.
Sebelumnya, hasil survei PPIM UIN Syarif Hidayatullah tahun 2002 menyebutkan, 67% responden berpendapat yang terbaik buat Indonesia adalah berdasarkan syariah Islam. Survei sebelumnya (2001) pendapat ini dikemukakan 57,8% responden (Tempo, 23-29 Desember 2002).
Tak berlebihan bila bos PBB MS Kaban dengan mantap menyuarakan: ‘’Syariat Islam sah diterapkan di Indonesia.’’
Dengan kecenderungan seperti itu, Ketua DPP Partai Matahari Bangsa, Imam Ad Daruquthni, haqqul yaqin, pada pemilu 2009 suara partai Islam akan mayoritas.
Nah, mengapa selama ini partai-partai Islam tidak pernah memenangi Pemilu?
Jawabannya, menurut Caleg PBB DR Ahmad Sumargono, ada dua kemungkinan. Pertama, hasrat rakyat untuk bersyariah memang tinggi. Tapi, mereka belum melihat adanya partai politik, termasuk partai Islam, yang benar-benar memperjuangan penerapan syariah, sebagaimana yang mereka dambakan.
‘’Kemungkinan kedua, parpol kurang atau malah tidak pernah melakukan pendidikan politik kepada umat,’’ kata Bang Gogon.
Karena itu, salah satu misi yang bakal diemban kemenangan partai Islam adalah mengoreksi total sistem ekonomi nasional yang bermazhab neoliberal. Atau, spiritual kapitalisme alias kapitalisme dengan gincu kedermawanan seperti menjadi tren belakangan ini.
‘’Menurut saya, sistem ekonomi kita keliru,’’ kata Capres Prabowo dalam iklan politiknya.
”Sekarang ini sedang berlangsung ekonomi jual BUMN, ekonomi membanting SDA kontrak karya yang sangat merugikan bangsa, ekonomi yang tunduk kepada IMF, ekonomi yang sudah kehilangan kedaulatan ekonominya dan sebagainya,” ungkap Amien Rais seusai berceramah di Hotel Nikko, Jakarta, belum lama ini.
Karena itu, Amien menegaskan, partai Islam sejak dini harus mampu menawarkan cetak biru ekonomi yang bisa mengakhiri kemerosotan ekonomi Indonesia sekarang ini. Ya, secara parsial, praktik ekonomi syariah memang sudah marak di Tanah Air. Tapi ia belum menjadi sebuah sistem, sehingga masih lebih banyak menjadi ‘’gincu’’ kapitalisme. (nb/mj/www.suara-islam.com)
Peluang partai Islam meraih 50% suara pada Pemilu 2009 masih terbuka. Syaratnya, solid dan konsisten.
"Kami menyambut positif un¬tuk berkoalisi sesama partai Islam. Karena dengan basis ideologi yang sama, praktis kita punya komitmen sama dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Kami sepakat dan siap melebur par¬tai bersama partai Islam lain.
Koalisi menguatkan posisi Islam pada Pilpres 2009. Konstituen di kantong yang sama bisa tergaet. Tidak tertutup kemungkinan jika koalisi ini sukses mengantarkan capres, pada Pemilu 2014 akan ada penyederhanaan partai Islam. Jadi ke depannya, jika partai Islam merger, tidak akan banyak pilihan, yang ada hanya partai kekaryaan, nasionalis, dan Islam saja."
Demikian, betapa indah tuturan Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Irgan Chairul Mahfudz, seperti dikutip Rakyat Merdeka (20/7/2008). Ia menyambut gagasan Ketua Umum PP Muhamma¬diyah Prof Din Syamsuddin mengenai koalisi strategis partai Islam.
Koalisi strategis partai-partai Islam yang dimaksudkan Din, tak sekadar koalisi dalam menghadapi pemilihan presiden. Tapi juga dalam menghadapi persoalan-persoalan strategis kebangsaan.
"Koalisi strategis ini merupakan realisasi ukhuwah Islamiyah dan silaturrahim dalam kehidupan politik. Itu adalah ajaran Islam. Mereka yang mendasarkan diri kepada Islam perlu mengamalkannya," kata Din.
Sayangnya, Din menilai, partai-partai Islam atau yang berbasis massa Islam terkesan menyatakan diri berbeda satu sama lain. Padahal sama-sama mengaitkan diri dengan Islam.
Lihat di Pilkada Kalimantan. Pasangan Cornelis-Cristiandy yang Nasrani, memenangi pilgub di Kalimantan Barat yang mayoritas umat Islam 57%. Di Kalimantan Tengah dengan warga muslim 70%, yang terpilih jadi gubernur malah Teras Nerang (Kristen). Ini tak lepas dari ketidak-kompakan partai-partai Islam setempat.
Sehingga, Direktur Indo Barometer M Qodari dalam sebuah diskusi di Warung Daun, Jakarta Selatan (13/12/2008), sempat mengejek bahwa koalisi partai Islam baru akan terwujud kalau sudah di akhirat.
Hmmm, sebegitunyakah?
Entahlah. Yang jelas, meminjam definisi Loewenstein, Politik is nicht anderes als der kamps um die Macht. Politik tidak lain merupakan perjuangan kekuasaan. Dalam sistem demokrasi seperti dianut Indonesia, kekuasaan itu ada di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Sementara ini, parpol mungkin masih sibuk meminimalisir potensi friksi internal masing-masing. Pasalnya, Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permohonan uji materi terhadap Pasal 214 Undang-undang (UU) No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif. MK membatalkan ketentuan penentuan caleg terpilih berdasarkan nomor urut. Artinya, penentuan ditentukan oleh suara terbanyak. Ini yang membuat kader satu partai bisa ‘’saling bunuh’’.
Tapi masalah itu, tidak boleh membuat parpol jalan di tempat. Sebab, untuk menduduki Istana Negara, UU Pemilihan Presiden mensyaratkan perolehan suara pemilu 25% atau 20% kursi Dewan Perwakilan Rakyat, agar sebuah partai dapat mengajukan capres sendiri.
Walhasil, guna mempresidenkan Hidayat Nurwahid atau Yusril Ihza Mahendra atau Din Syamsuddin, maka partai pendukungnya masing-masing yaitu PKS, PBB, dan PMB, harus meraup 25% suara rakyat dalam Pemilu April 2009.
Sejauh ini, hanya PKS yang berani mematok target 20% suara. Sedangkan PBB, seperti dikemukakan Ketua Umum MS Kaban, realistis saja, yang penting memenuhi electoral treshold. PMB, walau sudah nekad mengusung capres sendiri, juga mesti lebih realistis dari PBB.
Greg Fealy, peneliti Kajian Asia Tenggara Australian National University (ANU) Canberra, saat di Gedung LIPI, Jakarta (6/2/) menyatakan, "Saya memprediksikan suara Partai Islam pada 2009 mendatang tak sampai 20%.’’
Peneliti spesialis kajian Nahdlatul Ulama ini bersandar pada fakta empiris. Ia mengingatkan, partai-partai Islam dalam Pemilu 1955 hanya mencapai 55% suara, Pemilu 1999 turun menjadi 38%, dan Pemilu 2004 hanya mencapai 36%.
Hasil survei Lembaga Survei Indonesia pada September 2008 mengatakan, hanya sekitar 17% umat Islam Indonesia yang akan memilih partai Islam. Padahal, lebih dari 90% pemilih adalah muslim.
Toh, itu sekadar survey. MS Kaban tetap optimis dengan skenario koalisi. "Koalisi partai Islam adalah sebuah gagasan yang baik. Tapi koalisi ini harus diwujudkan dengan merebut 50 persen dukungan," ujar Ketua Umum DPP PBB usai membuka Workshop Nasional Membangun Bangsa yang Demokratis dan Bermartabat melalui Pemilu 2009 di Jakarta (23/2/2009).
Kaban menjelaskan, dukungan 50 persen tersebut untuk menguatkan kedudukan partai di pemerintahan dan legislatif.
Peluang partai Islam meraih 50% itu masih terbuka. Menurut hasil survey CSIS pada 11-17 Mei 2008, 70% pemilih Indonesia sudah menentukan pilihannya, dan PDI-P merupakan partai politik yang saat ini mempunya dukungan terbanyak (20.3%), diikuti oleh Golkar, PKS, PKB, Partai Demokrat. Masih ada 30% pemilih yang belum mempunyai pilihan partai politik saat ini. Para undecided voters ini tersebar di berbagai lapisan masyarakat, dan sekitar 40% dari mereka mempunyai pilihan yang konsisten dalam pemilu 1999 dan 2004, sementara 60% dari undecided voters adalah swing voters. Ini sesuai dengan temuan CSIS bahwa sekitar 35% pemilih berencana menentukan pilihannya pas di hari pencoblosan.
Menurut jajak pendapat Libang Kompas, pola koalisi partai Islam didukung 57,4% responden. Lebih tinggi lagi untuk pola koalisi partai nasionalis-Islam yaitu 74,9%. Ini bahkan mengalahkan pola koalisi nasionalis yang didukung 71,8% responden.
Menurut rektor Universitas Paramadina, Anis R Baswedan, kategori dikhotomi nasionalis-Islam, sudah tidak relevan. Pasalnya, sebaran politisi muslim juga meliputi partai nasionalis.
Hal itu juga ditegaskan politisi senior PPP, Aisjah Amini. ‘’Partai Islam dengan partai nasionalis, saya kira tidak perlu dibuat dikotomi. Sebab bangsa Indonesia mayoritas umat Islam dan setiap umat Islam pasti nasionalis karena mencintai negaranya,’’ katanya kepada Suara Islam pekan lalu.
‘’Koalisi partai Islam dengan partai nasionalis bisa mendatangkan pemilih paling banyak,’’ tandas Presiden Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring di Medan (14/09/08). Ia menyebut contoh keberhasilan koalisi PKS dan PDI-P pada beberapa pilkada.
Tapi, Kaban mengingatkan, peluang bisa diraih asalkan ada konsistensi dan soliditas partai-partai Islam.
Tanpa soliditas tap partai Islam, suara gabungan partai Islam akan berputar-putar saja diantara mereka. Exit polls yang diadakan LP3ES pada 5 April 2004 menyebutkan, peningkatan suara PKS merupakan hasil migrasi dari suara pemilih berbasis Islam, kecuali PKB. Lalu, Sebanyak 16% PAN dan PPP pada pemilu 1999 berpindah ke PKS. Bahkan menurut survei CSIS, sekitar 22,5% pemilih PAN pada pemilu 2004 akan hijrah ke PKS pada pemilu 2009.
PKS tampaknya menyadari kenyataan itu, sehingga untuk pemilu 2009 partai Islam ini membangun citra yang lebih cair. Sejak heboh musyawarah di Bali yang penuh isyu ‘’keterbukaan’’, PKS kian gencar mencairkan diri seperti lewat iklan bertema ‘’Guru Bangsa’’ pada momentum Kebangkitan Nasional, Partai Kasih Sayang pada momentum Valentine’s Day, dan iklan Partai Kita Semua yang menyasar kaum muda funky.
Sedangkan konsistensi dimaksud adalah pemihakan dan perjuangan aspirasi umat Islam. Tanpa ini, kepercayaan rakyat pada partai politik akan tetap rendah. “Usai Pemilu 2004 terus terjadi penurunan hingga 2007, dari 8% hingga tinggal 5,8%,” ungkap pakar politik UGM Pratikno, mengutip hasil survei Asia Barometer.
Survey Roy Morgan Research pada Juni 2008 menunjukkan: 52% rakyat Indonesia menuntut penerapan syariah Islam. Bahkan hasil penyigian SEM Institute tahun 2008 menyebutkan dukungan umat terhadap penerapan syariah Islam mencapai 83%.
Itu sejalan dengan hasil Survei WorldPublicOpinion.org bekerjasama dengan University of Maryland Amerika di empat negara Islam (Indonesia, Pakistan, Mesir, dan Maroko) pada Desember 2006 hingga Februari 2007. Khusus di Indonesia, survei menunjukkan 53% responden menyetujui pelaksanaan syariah Islam.
Hasil survei Gerakan Mahasiswa Nasionalis di kampus-kampus utama di Indonesia tahun 2006 juga membuktikan, bahwa 80% mahasiswa menginginkan syariah Islam diterapkan.
Sebelumnya, hasil survei PPIM UIN Syarif Hidayatullah tahun 2002 menyebutkan, 67% responden berpendapat yang terbaik buat Indonesia adalah berdasarkan syariah Islam. Survei sebelumnya (2001) pendapat ini dikemukakan 57,8% responden (Tempo, 23-29 Desember 2002).
Tak berlebihan bila bos PBB MS Kaban dengan mantap menyuarakan: ‘’Syariat Islam sah diterapkan di Indonesia.’’
Dengan kecenderungan seperti itu, Ketua DPP Partai Matahari Bangsa, Imam Ad Daruquthni, haqqul yaqin, pada pemilu 2009 suara partai Islam akan mayoritas.
Nah, mengapa selama ini partai-partai Islam tidak pernah memenangi Pemilu?
Jawabannya, menurut Caleg PBB DR Ahmad Sumargono, ada dua kemungkinan. Pertama, hasrat rakyat untuk bersyariah memang tinggi. Tapi, mereka belum melihat adanya partai politik, termasuk partai Islam, yang benar-benar memperjuangan penerapan syariah, sebagaimana yang mereka dambakan.
‘’Kemungkinan kedua, parpol kurang atau malah tidak pernah melakukan pendidikan politik kepada umat,’’ kata Bang Gogon.
Karena itu, salah satu misi yang bakal diemban kemenangan partai Islam adalah mengoreksi total sistem ekonomi nasional yang bermazhab neoliberal. Atau, spiritual kapitalisme alias kapitalisme dengan gincu kedermawanan seperti menjadi tren belakangan ini.
‘’Menurut saya, sistem ekonomi kita keliru,’’ kata Capres Prabowo dalam iklan politiknya.
”Sekarang ini sedang berlangsung ekonomi jual BUMN, ekonomi membanting SDA kontrak karya yang sangat merugikan bangsa, ekonomi yang tunduk kepada IMF, ekonomi yang sudah kehilangan kedaulatan ekonominya dan sebagainya,” ungkap Amien Rais seusai berceramah di Hotel Nikko, Jakarta, belum lama ini.
Karena itu, Amien menegaskan, partai Islam sejak dini harus mampu menawarkan cetak biru ekonomi yang bisa mengakhiri kemerosotan ekonomi Indonesia sekarang ini. Ya, secara parsial, praktik ekonomi syariah memang sudah marak di Tanah Air. Tapi ia belum menjadi sebuah sistem, sehingga masih lebih banyak menjadi ‘’gincu’’ kapitalisme. (nb/mj/www.suara-islam.com)
Langganan:
Postingan (Atom)
